Pendapat tentang Peran Pemerintah Apabila APBN Mengalami Defisit

       Kebijakan pemerintah melaksanakan defisit pembiayaan anggaran dalam APBN banyak menimbulkan kontroversi. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa defisit anggaran pemerintah dapat berpengaruh buruk bagi perekonomian. Namun banyak juga ekonom yang berpendapat bahwa defisit anggaran pemerintah diperlukan sebagai stimulus bagi perekonomian, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam menangani hal ini? Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu APBN. 

         Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat dengan APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja atau rencana keuangan tahunan Republik Indonesia yang disetujui oleh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). APBN merupakan rencana kerja pemerintahan Negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal.

         Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Begitu pula dengan tujuan dari APBN yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat. Untuk itu, APBN sangat penting diperhatikan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara Indonesia. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka diperlulah sumber-sumber yang memenuhi anggaran dalam APBN.  

APBN bersumber  pada pendapatan negara yang  berasal dari penerimaan dalam negeri seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), bea cukai  dan penerimaan bukan pajak contohnya Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas), bagian laba BUMN, dan lainnya. Selain itu, sumber penerimaan APBN juga berasal dari hibah, yaitu semua penerimaan Negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri termasuk lembaga Internasional. Hibah meliputi pemberian untuk proyek khusus dan untuk mendukung anggaran secara umum.

Indonesia  pernah mengalami deficit anggaran yang secara terus-menerus, mulai dari terbentuknya Republik sampai telah dilancarkan pemerintah baru pada tahun 1966. Pada tahun 1964 dan 1965, besarnya deficit anggaran telah meningkat jauh melebihi besarnya pendapatan pemerintah.  Berikut adalah tabel Pendapatan dan pengeluaran pemerintah Indonesia (dalam jutaan rupiah) pada tahun 1964 dan 1965 :

Jika diperhatikan deficit anggaran pada tahun-tahun tersebut lebih besar daripada pendapatan anggarannya. Tidak hanya pada tahun 1965 saja, sampai sekarang pun Indonesia masih memiliki deficit anggaran yang cukup besar karena pemerintah wajib membayar utang ke luar negeri  hingga triliunan rupiah. Pemerintah belum mampu untuk membayar kewajiban tersebut karena adanya masalah korupsi  yang membatasi pemerintah untuk segera melunasi utang tersebut. Selain penjelasan tadi, apa lagi yang menyebabkan  APBN mengalami defisit?

Defisit merupakan suatu kondisi di mana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami ketimpangan antara jumlah anggaran belanja pembangunan dan pendapatan (penerimaan negara). Hal demikian terjadi disebabkan tabungan pemerintah tidak mampu memenuhi jumlah anggaran belanja pembangunan dan pengeluaran lainnya.

Semua pengeluaran itu berasal dari pengeluaran karena inflasi dan pengeluaran akibat krisis global yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan tidak meratanya pendapatan masyarakat sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan dana ekstra untuk program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang miskin.

Tidak hanya itu, ketika APBN mengalami deficit tentu akan berdampak pada ekonomi makro. Salah satunya pada pengangguran dan tingkat bunga. Defisit anggaran ditandai dengan kurangnya pembiayaan pengeluaran negara karena kurangnya penerimaannya yang berasal dari pajak. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan anggaran pembangunan maupun rutin.

Negara memerlukan penambahan modal, yang berarti permintaan terhadap uang meningkat. Bunga, yang merupakan harga modal itu, akan mengalami tingkat keseimbangan yang lebih tinggi, atau tingkat bunga akan meningkat. Hal ini akan berdampak pada menurunnya gairah untuk investasi, yang berarti banyak proyek-proyek maupun perluasan proyek yang sudah ada tidak dapat dibangun, sehingga berakibat pada pemecatan tenaga kerja atau kurangnya tenaga kerja baru yang masuk dalam lapangan kerja.

Akhirnya dalam rangka menutup deficit anggaran tersebut, maka disinilah peran pemerintah akan dibutuhkan. Pemerintah akan melakukan beberapa kebijakan :

1.    Kebijakan fiscal : Indonesia akan menghapus keuangan yang deficit dan membatasi diri pada sebuah anggaran berimbang dengan menghentikan proyek-proyek yang tidak produktif. Pemerintah akan memusatkan perhatian untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan reorganisasi dalam sistem perpajakan yang kuno dan tidak efisien.

2.    Kebijakan moneter : Pemerintah akan memperlambat ekspansi pasokan uang, tanpa memeras ekonomi secara berlebihan. Intinya Indonesia akan memiliki kebijakan uang yang ketat.

3.    Kebijakan dalam pembiayaan dalam negeri :melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara (SUN) melalui langkah-langkah pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu, penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, penukaran utang (debt switching) serta pembelian kembali(buyback) obligasi negara;

·         melanjutkan kebijakan privatisasi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasarmodal;memanfaatkan dana eks moratorium untuk membiayai program rekonstruksi dan rehabilitasi NAD-Nias;  menggunakan sebagian dana simpanan pemerintah; dan memberikan dukungan dana bagi percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka kemitraanPemerintah-Swasta.

4.    Kebijakan dalam pembiayaan luar negeri :

·         Mengamankan pinjaman luar negeri yang telah disepakati dan rencana penyerapan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dan

·         Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang sudah jatuh tempo.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan kebijakan dari sisi pengeluaran seperti mengurangi subsidi, penghematan pada setiap pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, dan menseleksi sebagian pengeluaran-pengeluaran pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/197708272008011-AGUS_WIDARSONO/Materi_Kuliah_Ak._Sektor_Publik/APBN.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/APBN

http://kuliahekonomimodern.wordpress.com/2013/03/09/defisit-anggaran-mengapa-kalau-semakin-membesar/

Soesastro, Hadi, et al. Pemikiran dan Permasalahan di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. Yogyakarta: Kanisius. 2005