Kebijakan pemerintah
melaksanakan defisit pembiayaan anggaran dalam APBN banyak menimbulkan
kontroversi. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa defisit anggaran pemerintah
dapat berpengaruh buruk bagi perekonomian. Namun banyak juga ekonom yang
berpendapat bahwa defisit anggaran pemerintah diperlukan sebagai stimulus bagi
perekonomian, sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Lalu bagaimana
peran pemerintah dalam menangani hal ini? Sebelum saya menjelaskan lebih
lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu APBN.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat
dengan APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja atau rencana keuangan
tahunan Republik Indonesia yang disetujui oleh anggota DPR (Dewan Perwakilan
Rakyat). APBN merupakan rencana kerja
pemerintahan Negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara
berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal.
Sebagai instrumen kebijakan
ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas
perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan
bernegara. Begitu pula dengan tujuan dari APBN yaitu sebagai
pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan
kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat. Untuk itu, APBN sangat penting diperhatikan dalam menjaga
stabilitas ekonomi negara Indonesia. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka
diperlulah sumber-sumber yang memenuhi anggaran dalam APBN.
APBN bersumber pada pendapatan
negara yang berasal dari penerimaan
dalam negeri seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPn), bea cukai dan penerimaan bukan pajak contohnya Penerimaan
SDA (Migas dan Non Migas), bagian laba BUMN, dan lainnya. Selain itu, sumber
penerimaan APBN juga berasal dari hibah, yaitu semua penerimaan Negara yang berasal dari sumbangan
swasta dalam negeri, dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri termasuk
lembaga Internasional. Hibah meliputi pemberian untuk proyek khusus
dan untuk mendukung anggaran secara umum.
Indonesia pernah mengalami
deficit anggaran yang secara terus-menerus, mulai dari terbentuknya Republik
sampai telah dilancarkan pemerintah baru pada tahun 1966. Pada tahun 1964 dan
1965, besarnya deficit anggaran telah meningkat jauh melebihi besarnya
pendapatan pemerintah. Berikut adalah
tabel Pendapatan dan pengeluaran pemerintah Indonesia (dalam jutaan rupiah)
pada tahun 1964 dan 1965 :
Jika diperhatikan deficit anggaran pada tahun-tahun tersebut
lebih besar daripada pendapatan anggarannya. Tidak hanya pada tahun 1965 saja,
sampai sekarang pun Indonesia masih memiliki deficit anggaran yang cukup besar
karena pemerintah wajib membayar utang ke luar negeri hingga triliunan rupiah. Pemerintah belum
mampu untuk membayar kewajiban tersebut karena adanya masalah korupsi yang membatasi pemerintah untuk segera melunasi
utang tersebut. Selain penjelasan tadi, apa lagi yang menyebabkan APBN mengalami defisit?
Defisit
merupakan suatu kondisi di mana anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) mengalami ketimpangan antara jumlah anggaran belanja pembangunan
dan pendapatan (penerimaan negara). Hal demikian terjadi disebabkan tabungan
pemerintah tidak mampu memenuhi jumlah anggaran belanja pembangunan dan
pengeluaran lainnya.
Semua
pengeluaran itu berasal dari pengeluaran karena inflasi dan pengeluaran akibat
krisis global yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan tidak
meratanya pendapatan masyarakat sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan dana ekstra untuk
program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah
pedesaan yang miskin.
Tidak hanya itu, ketika APBN mengalami deficit tentu akan
berdampak pada ekonomi makro. Salah satunya pada pengangguran dan tingkat
bunga. Defisit anggaran ditandai dengan kurangnya pembiayaan pengeluaran negara
karena kurangnya penerimaannya yang berasal dari pajak. Untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan anggaran pembangunan maupun rutin.
Negara memerlukan penambahan modal, yang berarti permintaan
terhadap uang meningkat. Bunga, yang merupakan harga modal itu, akan mengalami
tingkat keseimbangan yang lebih tinggi, atau tingkat bunga akan meningkat. Hal
ini akan berdampak pada menurunnya gairah untuk investasi, yang berarti banyak
proyek-proyek maupun perluasan proyek yang sudah ada tidak dapat dibangun,
sehingga berakibat pada pemecatan tenaga kerja atau kurangnya tenaga kerja baru
yang masuk dalam lapangan kerja.
Akhirnya dalam rangka menutup deficit anggaran tersebut, maka
disinilah peran pemerintah akan dibutuhkan. Pemerintah akan melakukan beberapa
kebijakan :
1. Kebijakan fiscal : Indonesia akan menghapus keuangan yang
deficit dan membatasi diri pada sebuah anggaran berimbang dengan menghentikan
proyek-proyek yang tidak produktif. Pemerintah akan memusatkan perhatian untuk
mendukung kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan reorganisasi dalam
sistem perpajakan yang kuno dan tidak efisien.
2. Kebijakan moneter : Pemerintah akan memperlambat ekspansi
pasokan uang, tanpa memeras ekonomi secara berlebihan. Intinya Indonesia akan
memiliki kebijakan uang yang ketat.
3. Kebijakan dalam pembiayaan dalam negeri :melakukan
pengelolaan portofolio surat utang negara (SUN) melalui langkah-langkah
pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu, penerbitan SUN
dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, penukaran utang (debt
switching) serta pembelian kembali(buyback) obligasi negara;
·
melanjutkan
kebijakan privatisasi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang
berlaku di pasarmodal;memanfaatkan
dana eks moratorium untuk membiayai program rekonstruksi dan rehabilitasi
NAD-Nias; menggunakan
sebagian dana simpanan pemerintah; dan memberikan
dukungan dana bagi percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka kemitraanPemerintah-Swasta.
4. Kebijakan dalam pembiayaan luar
negeri :
·
Mengamankan
pinjaman luar negeri yang telah disepakati dan rencana penyerapan pinjaman luar
negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dan
·
Pembayaran
cicilan pokok utang luar negeri yang sudah jatuh tempo.
Selain itu, pemerintah juga akan
melakukan kebijakan dari sisi pengeluaran seperti mengurangi subsidi, penghematan pada setiap pengeluaran baik pengeluaran rutin
maupun pembangunan, dan menseleksi sebagian pengeluaran-pengeluaran pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA
http://kuliahekonomimodern.wordpress.com/2013/03/09/defisit-anggaran-mengapa-kalau-semakin-membesar/
Soesastro, Hadi, et al. Pemikiran dan Permasalahan di
Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. Yogyakarta: Kanisius. 2005
